Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly. Foto: Eot/Man

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menilai negara belum sepenuhnya hadir menyangkut biaya pendidikan. Hal itu didasari pada fakta bahwa tingginya animo anak muda yang tinggi untuk bisa kuliah, namun menjadi terhambat dikarenakan karena kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Sehingga, jika ada aspirasi untuk membantu mereka melalui program KIP-Kuliah, jumlahnya sering tidak memadai.

“Jadi, kalau ada aspirasi KIP jumlahnya 500 orang itu sebenarnya masih kurang, karena 10 dapil di Sulsel hanya bisa dibagi masing-masing 50 orang, ujar Andi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu menceritakan, saat pulang ke dapilnya, ia selalu ditagih pembangunan sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perhatian. Ada yang minta pembangunan pagar, perbaikan atap, dan sebagainya. Untuk mengakalinya, menurutnya, hal itu sering diambil dari alokasi dana reses untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Misalnya, membangun musala di sebuah SD di Bone. Di Kota Makassar semen harganya per sak masih Rp52 ribu, tapi sampai di Bone sudah Rp82 ribu per sak. Kita belikan misalnya 100 sak untuk satu sekolah, tetapi juga merembet ke sekolah lain untuk minta juga,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, sebanyak 1.127.777 orang yang mendapatkan bantuan KIP-Kuliah dalam Program Prioritas Merdeka Belajar 2021. Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang dicanangkan, yaitu sebanyak 1.108.810 orang. Sehingga, realisasi anggaran untuk KIP-Kuliah dalam Tahun Anggaran 2021 Kemendikbud sebesar Rp9,048 triliun. (rdn/sf)